Sebanyak 9 item atau buku ditemukan

Implementasi Model Evaluasi Formatif Program Pembangunan Sosial (EFPPS)

Partisipasi Multipihak dalam Evaluasi Program

Pendekatan partisipatif dalam pembangunan sosial telah lama dikenal dan digunakan setelah pendekatan dari atas (top-down) yang dinilai tidak mampu mengembangkan masyarakat untuk berkembang mandiri dan memenuhi kualitas hidup yang diharapkan. Pendekatan bottom upselanjutnya juga mendorong berkembangnya partisipasi dan kerja sama multipihak dalam melaksanakan program pembangunan sosial. Bagaimana sebuah program yang dirancang partisipatif dan kerja sama multipihak juga dievaluasi secara partisipatif? Evaluasi program di tingkat komunitas penting dipahami dari aspek sosiologis, karena pendekatan pembangunan yang bertumpu pada komunitas (community based development) adalah kunci keberhasilan program pembangunan sosial. Model EFPPS (Evaluasi Formatif Program Pembangunan Sosial) dikembangkan untuk mengevaluasi sebuah program yang sedang berjalan dan bertujuan untuk memberi masukan bagi implementasi program pada tahap selanjutnya. Buku ini memberi pengetahuan bagi para peneliti maupun berbagai pihak implementator program untuk melakukan evaluasi secara partisipatif dan aplikatif, sehingga tujuan program pembangunan sosial untuk mencapai keberlanjutan dapat tercapai secara maksimal. Kelebihan dari buku ini adalah bagaimana evaluasi dilakukan dengan mengolah berbagai informasi dari berbagai sudut pandang para pemangku kepentingan yang terlibat di dalam program, baik pihak pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun swasta (korporasi), bahkan oleh warga komunitas yang menjadi sasaran dari program itu sendiri. Masukan yang diperoleh dari berbagai pihak dalam evaluasi partisipatif seperti ini diharapkan dapat lebih meningkatkan dukungan bagi keberlanjutan program, dan pada akhirnya meningkatkan kebermanfaatan program yang dikembangkan

Pendekatan partisipatif dalam pembangunan sosial telah lama dikenal dan digunakan setelah pendekatan dari atas (top-down) yang dinilai tidak mampu mengembangkan masyarakat untuk berkembang mandiri dan memenuhi kualitas hidup yang diharapkan ...

Uraian dasar pajak atas bunga, dividen dan royalty, PBDR

dilengkapi dengan undang-undang, Sk Menteri Keuangan dan Sk/Se Dirjen Pajak s/d akhir tahun 1976

Perpajakan Indonesia

teori perpajakan, kebijaksanaan perpajakan, pajak luar negeri

Legal aspects of taxation in Indonesia.

Legal aspects of taxation in Indonesia.

Pajak penjualan

dilengkapi dengan surat-surat keputusan dan edaran sampai dengan awal 1975

On Indonesian sale tax up to 1975; includes the law, regulations, circular letters, etc.

Alasan untuk tidak memasukkan harga ticket/karcis (kapal terbang dan kapal laut
kelas utama) serta biaya penginepan/hotel adalah oleh karena ticket/karcis
tersebut sudah merupakan obyek Pajak Penjualan berdasarkan Surat Menteri
Iuran ...