Sebanyak 309 item atau buku ditemukan

Strategi pembelajaran agama Islam berbasis P.A.I.K.E.M (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan)

Ketertiban dan pengawasan

upeti, sidak, perpajakan, Operasi Meja Bersih, hakekat pengawasan, pemberantasan korupsi

Administrative control in Indonesia; autobiographical notes of former Indonesian Attorney-General, 1981-1984 and present Minister of Justice.

Pada tajuk pertama di bawah judul "Indak Menkeh di Pengadilan,” harian ini
menganjurkan kembali agar diadakan komputerisasi di lingkungan badan-badan
peradilan, terutama oleh kantor pengadilan. Dengan kompu. terisasi diharapkan
tidak akan ditemui lagi penyimpangan arsip putusan perkara yang semerawut.
Dengan mengharapkan sistem Sidak juga diterapkan juga di instansi. instansi
lain, harian ini memandang kesemerawutan administrasi bukan tidak ditemui lagi
di ...

Kaedah pengajaran hafazan al-quran dan hubungannya dengan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Islam

Sipakatau: Konsepsi Etika Masyarakat Bugis

Kajian tentang etika budaya Sipakatau Bugis Bone merupakan persoalan yang akan hangat dan penting. Mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakatnya, karena dari-Nyalah berawal penciptaan yang akan membawa dampak pada seluruh aspek kehidupan. Menyadari luasnya persoalan sipakatau yang tidak mungkin dapat dibahas tuntas, maka penulis mengharapkan kepada para pembaca agar tidak puas dengan hasil kajian yang penulis ketengahkan ini. Karena masih banyak segi imajinasi budaya lainnya yang belum tersentuh secara mendalam, terutama bagi bahwa buku yang menyangkut etika budaya sipakatau tersebut masih terhitung kali pertama oleh penulis, sehingga ke depan semoga akan lahir tulisan selanjutnya untuk lebih memperluas dan memperdalam lagi tentang nilai-nilai budaya sipakatau tersebut. Kajian tentang etika budaya sipakatau Bugis Bone sangat baik untuk dikembangkan dalam kajian keilmuan karena sejarah menunjukkan bahwa arus globalisasi dunia telah merambah semua sendi-sendi bangsa, termasuk dalam dunia kebudayaan Indonesia secara nasional. Aplikasi etika budaya sipakatau dalam buku sebagai metode dan sarana buku juga dapat dijadikan wacana dalam memahami realitas kultur sosial Sulawesi Selatan secara umum dan Bugis Bone secara khusus.

1981. Jilid 5. Yang Disadur dalam BBuku Nilai-nilai Budaya Sipakatau Bugis”
Jembatan. Jakarta. 1974. Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta:
Jambatan. 1975. Mahyuddin, J. Etika al-Gazali: Etika Majemuk di dalam Islam.
Pustaka. 1989. Mappasala, Andi. Lontara. Mattulada. Latoa: Suatu Tulisan
Analisis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis. Jakarta: Universitas Indonesia
. 1975. Mattulada. Latoa: Suatu Tulisan Analisis terhadap Antropologi Politik
Tanah Bone.

Etika Pemerintahan

Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan

Pasca-Reformasi 1998, Indonesia menghadapi situasi dilematis. Demokratisasi membuka luas keran bagi setiap orang, termasuk para penyelenggara negara, untuk berekspresi dan mengaktualisasikan diri di ruang publik. Rekrutmen jabatan publik terbuka untuk umum. Struktur dan pola penyelenggaraan pemerintahan yang semula tertutup dan didominasi oleh birokrasi telah diubah. Publik diberi akses seluas-luasnya. Akhirnya, hubungan kelembagaan antara birokrasi dan non-birokrasi kian cair dan fleksibel. Akan tetapi, perubahan di atas seringkali memunculkan ekspresi yang berseberangan dengan tata berperilaku yang mengakar kepada nilai dan norma sosial, agama, dan hukum. Maka muncullah fenomena-fenomena baru berupa perilaku, tindakan, dan bahkan kebijakan pemerintahan yang tidak sesuai dengan standar etika bangsa Indonesia. Di sisi lain, tuntutan publik terhadap tampilan pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan yang beretika dan melayani semakin tinggi. Karenanya pemahaman tata kelola pemerintahan yang beretika menjadi keniscayaan. Institusi pemerintahan dengan berbagai kelembagaannya yang diselenggarakan para praktisi pemerintahan termasuk aparatur sipil negara perlu memahami konsep, norma, dan praktek etika pemerintahan. Buku ini menjadi panduan bagi penyelenggara pemerintahan serta menjadi kajian bagi pembelajar pemerintahan khususnya mahasiswa yang menekuni kajian pemerintahan dan yang akan menjadi praktisi pemerintahan. Buku ini membahas konsep etika pemerintahan, moralitas, sumber etika, azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kekuasaan dan demokratisasi, kode etik pembinaan etika aparatur sipil negara, serta etika pelayanan pemerintahan. Mengulas tema sentral etika pemerintahan dengan cara yang mudah difahami, buku ini sangat direkomendasikan sebagai bahan bacaan bagi para akademisi seperti dosen, peneliti dan mahasiswa, juga kalangan penyelenggara negara baik di jajaran eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dan khalayak umum. []

Mengulas tema sentral etika pemerintahan dengan cara yang mudah difahami, buku ini sangat direkomendasikan sebagai bahan bacaan bagi para akademisi seperti dosen, peneliti dan mahasiswa, juga kalangan penyelenggara negara baik di jajaran ...