Sebanyak 520 item atau buku ditemukan
Biography of Ibrahim Hosen, b. 1917, an Indonesian Muslim scholar.
... Islam . Peng- urusan bank itu tidak boleh menyimpang dari hukum dan tata ... Islam selain terikat dan harus tunduk dengan peraturan atau perundang - un ... negara di belahan dunia ini yang kebanyakan justru bukan negara - negara ...
Relation between Islam, the state, and law; papers of a seminar.
... tata pemikiran keagamaan yang membela pemerintah . Penindasan simbolik dan konsepsional ini sebenarnya bukanlah suatu dialog , karena kebijakan ini lebih merupakan pertunjukan drama yang dipersiapkan sebelumnya di mana pihak penanya dan ...
Apa yang dapat dijadikan jaminan kebenaran akal dan perasaan ? Adakah jaminan kebahagiaan di dunia dan akhirat sebagaimana dijanjikan oleh hukum Islam ? Seharusnya kita menyadari bahwa manusia itu kerdil dan tidak memiliki segala ...
Interest and usury according to Islamic law.
Kita dapat melihat hukum - hukum syara ' , memberikan , memberikan jaminan pemenuhan semua kebutuhan pokok bagi setiap individu dari individu - individu rakyat dalam negara Islam , dengan lengkap , sandang , pangan dan papan .
tekstual dan kontekstual
Actual practice of Islamic law in Indonesia and in other countries; collection of articles.
Mewajibkan pendaftaran hal milik atas tanah bersertifikat , guna memperoleh kepastian dan jaminan hukum pemilikan . Kepentingan - kepentingan hidup manusia ( mashalih , bentuk jama'dari mashlahah ) , yang menjadi pertimbangan ...
aktualisasi hukum Islam
Menyatakan menurut hukum sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Palu atas harta pendapatan bersama tersebut di atas adalah mengikat ; 4. Biaya perkara menurut hukum , atau apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain ...
menggagas paradigma ushul fiqh kontemporer
Ta'lielul Ahkam . § . 54 . Dalam menghadapi materi hadits haruslah kita meneladani para shahabat dan tabi'in , bagaimana mereka menghadapi hadits sebagai materi hukum . Hal ini akan.
Unsur memaksanya di sini , didasarkan pada Pasal 1019 KUH Perdata , yang
antara lain berbunyi , " asal saja Legitieme Portie tidak dilanggar , maka pewaris
dapat secara bebas menentukan lain harta bendanya " . Dengan asas ini pula ...