Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua
Pentingnya peranan Hukum Administrasi dalam kehidupan bernegara, dan menyadari kenyataan dalam praktik menunjukkan pema ha man Hukum Administrasi yang relatif masih sangat kurang dikuasai dan bahkan adanya pemahaman yang keliru, dalam kaitannya dengan praktik tindak pidana korupsi. Penanganan tindak pidana korupsi selama ini masih dalam aspek hukum pidana, dan kurangmemperhatikan dari perspektif Hukum Administrasi. Mengingat pentingnya Hukum Administrasi dimaksud, buku referensi dalam bidang limu Hukum ini menyajikan dan membahasnya dari berbagai perspektif—pendekatan Ilmu Hukum Administrasi dan Hukum Pidana (tindak pidana korupsi); sebagai bagian dari totalitas penjelajahan ide dan konsep yang telah berlangsung dalam praktik hukum. Tentunya banyak masalah dapat diatasi dan banyak hal dapatdiungkapkan secara benar melalui metode pengkajian ini. Buku Persembahan Penerbit PrenadaMedia -Kencana-
- ISBN 13 : 6024220170
- ISBN 10 : 9786024220174
- Judul : Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua
- Pengarang : Abdul Latif,
- Kategori : Hukum Pidana
- Penerbit : Prenada Media
- Klasifikasi : 345
- Call Number : 345 ABD h
- Bahasa : id
- Edisi : Cet ke-1
- Tahun : 2016
- Halaman : 488
- Halaman : 488
- Google Book : https://play.google.com/store/books/details?id=kF1ADwAAQBAJ&source=gbs_api
-
Ketersediaan :
0001.21805528 Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar0001.21805527 Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar0001.21805526 Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar0001.21805525 Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar0001.21805524 Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar0001.21805523 Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar0001.21805522 Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar0001.21805521 Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar0001.21805520 Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar0001.21805519 Tersedia di Perpustakaan Utama UIN Mahmud Yunus Batusangkar
... yaitu sebagai subjek hukum privat, objek sengketa adalah sama yaitu masalah
sengketa keperdataan (wanprestasi), ... dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang
menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, ...