Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota

Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2015 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ; Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan permohonan pemohon, jawaban termohon, dan keterangan pihak terkait