Sebanyak 49 item atau buku ditemukan

Ketergantungan, persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap sumberdaya hayati hutan : studi kasus di dusun Pampli kabupaten Luwu utara, Sulawesi selatan

... TPI Tanah ongko Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Areal
Penggunaan Lain Daerah Aliran Sungai Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Lindung Hutan Produksi Hak Pengusahaan
Hutan Izin Pemungutan Hasil Hutan Izin Pemanfaatan Kayu Kepala Keluarga
Laporan Hasil Produksi Pengawas Penguji Laporan Hasil Produksi Pendapatan
Asli Daerah Participatory Rural Appraisal Provisi Sumberdaya Hutan Peraturan
Daerah Sekolah Dasar ...

Integrasi hak pemanfaatan tanah masyarakat dayak dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten : studi di kabupaten Gunung Mas propinsi Kalimantan Tengah

Padi ladang yang ditanam di jalur Sungai Miri Pengkajian secara lebih mendetail
terhadap seluruh rumah tangga dilakukan oleh Kelompok Kerja Desa (KKD).
Hasil analisis rumah tangga digabungkan (consolidasi) sebagai draft atau dasar
 ...

Sistem Informasi Geografis Untuk pengelolaan sumberdaya alam

Worksheet portrait • Pilih 3 kolom yang berisi informasi lokasi koordinat, yaitu
kolom 'NO', 'UTM NORTHING' dan 'UTM EASTING'. • Dari menu utama pilih EDIT
- COPY, diikuti dengan perintah INSERT- WORKSHEET seperti di atas. Pada
worksheet yang baru masukkan perintah EDIT - PASTE. Informasi dari ke 3
kolom yang dipilih tadi akan masuk ke dalam worksheet baru. Beri nama
worksheet tersebut 'KOORDINAT'. Worksheet koordinat • Pada worksheet '
KOORDINAT', simpan ...

Kepentingan Nasional atau Lokal?: Konflik Penguasaan Lahan di Hutan Penelitian Sebulu di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur

Perubahan ini tidak akan menjadi gerakan sosial jika para tokoh-tokoh desa/
kecamatan dan para pengambil keputusan tidak dapat memberikan contoh-
contoh pola dan gaya hidup yang selaras dengan kaidah-kaidah konservasi. 6.

Mengkaji kemiskinan dan kesejahteraan rumah tangga: sebuah panduan dengan contoh dari Kutai Barat, Indonesia

Dampak Hutan Tanaman Industri di Indonesia: Analisis Persepsi Masyarakat Desa di Sumatera, Jawa dan Kalimantan

Hutan tanaman industri merupakan kontroversi di berbagai belahan dunia. Indonesia adalah studi kasus yang menarik, dengan sejarah konflik pemanfaatan lahan dan ambisi untuk memperluas lahan perkebunan atau hutan tanaman saat ini. Penelitian ini menginvestigasi persepsi dampak hutan tanaman terhadap masyarakat desa sekitarnya. Survei dilakukan terhadap 606 responden di tiga pulau (Jawa, Kalimantan dan Sumatera), tiga spesies pohon (akasia, jati dan pinus) dan tiga produk akhir (bubur kertas, produksi kayu dan resin). Untuk memperkaya, analisis metode-Q dilakukan pada lokasi dengan hutan tanaman bubur kertas yang telah berdiri dalam rangka mengidentifikasi keragaman persepsi terhadap hutan tanaman di antara penduduk desa. Metode tersebut digabung untuk menarik pandangan yang mewakili persepsi dan ekspektasi masyarakat. Hasilnya menunjukkan keragaman sudut pandang masyarakat desa, dengan persepsi yang beragam dari ketidakpuasan secara umum hingga antusiasme. Persepsi atas hutan tanaman pinus dan jati cenderung berbeda dari hutan tanaman akasia untuk bubur kertas. Untuk pinus dan jati, responden melaporkan lebih besarnya jumlah dan variasi atas manfaat dan jasa, lebih tingginya jumlah persepsi dampak positif secara umum, catatan lingkungan yang lebih baik, serta lebih banyaknya peluang untuk memanfaatkan lahan dan produk hutan tanaman bagi penghidupan masyarakat desa. Hasil ini kontras dengan fokus utama seputar hutan tanaman akasia pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Oleh karena itu, hutan tanaman akasia memperoleh semacam pengakuan atas perannya dalam membuka area terpencil dan menyediakan infrastruktur dan jasa, yang sebenarnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Data dipilah atas gender untuk memungkinkan analisis yang lebih mendalam, dan menawarkan indikasi umum bahwa pengembangan hutan tanaman tidak lebih mempengaruhi perempuan secara negatif daripada lelaki. Analisis kami mengarah pada beberapa arahan jelas bagi peningkatan tata kelola hutan tanaman. Peran pemerintah harus diperjelas dan berpotensi untuk diperkuat, kecuali jika beban pembangunan, termasuk infrastruktur, menjadi tanggung jawab perusahaan. Pelajaran yang bisa ditarik dari kasus jati dan pinus di Jawa adalah performa institusi yang bertindak sebagai perantara perusahaan dan masyarakat. Kontribusi masyarakat seharusnya difasilitasi lebih dini dalam tahap perencanaan, dan hal ini seharusnya diterapkan khususnya terhadap klaim lahan, pada organisasi tenaga kerja/ buruh (termasuk bentuk prioritas kontrak kerja), pada distribusi spasial hutan tanaman dalam meninggalkan area yang bernilai lokal, dan pada opsi berbagi lahan, karena hal ini merupakan wahana utama bagi koeksistensi yang berhasil guna.

Masih banyak kontroversi di seputar ekspansi hutan tanaman: ekspansi tersebut
dipuji oleh sebagian orang karena kemampuannya untuk memproduksi kayu
dalam jumlah besar secara efisien, mengurangi tekanan atas hutan alam, ...

Panduan cara pemberian skor dan analisis untuk menilai kesejahteraan manusia

PENDAHULUAN Kemampuan menilai kesejahteraan manusia dewasa ini
semakin diakui sebagai suatu elemen penting dalam menilai pengelolaan hutan
lestari di seluruh dunia. Sepuluh Perangkat K&I CIFOR merupakan suatu set
generik ...

Pedoman Umum Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan Hutan

Hanya sedikit sekali anggaran yang dialokasikan untuk biaya-biaya yang
sifatnya penyusunan program dan rencana pembangunan, kecuali jika tersedia
sumber pendapatan khusus. Keterbatasan kemampuan finansial seperti inilah
yang menjadi salah satu alasan utama lemahnya penegakan hukum di
Indonesia (ADB, 2002b). Undang-Undang 25/1999 telah mengatur perimbangan
alokasi dana anggaran yang berkaitan dengan sumber daya hutan secara
langsung untuk Pemda.