Sebanyak 22 item atau buku ditemukan

Qur'anic Concept of Knowledge

It, thus, spares any effort to evolve any new moral code by the human society.
The Qur'an is clear on it's being the ultimate decider (hakam) for the human
society and, thus, closes the debate. In this context, it attempts to rectify the
misleading ...

Harta intelektual menurut fiqh Islam

pendekatan perbandingan dengan undang-undang Malaysia

Comparative approach of Malaysian law to intellectual property according to Islamic fiqh.

Malaysia hanyalah sebagai asas untuk dikaji menurut fiqh Islam. Buku ini
dibahagikan kepada enam bab; pengenalan harta intelektual, ciri kehartaan
pada harta intelektual, pensharicatan harta intelektual dalam Islam, hak dan
kewajipan pemilik harta intelektual, perkara-perkara yang berkaitan dengan hak
harta intelektual dan penutup. Fokus kajian ini ialah berkenaan dengan konsep
harta yang ada pada harta intelektual; sama ada menurut undang- undang
Malaysia atau fiqh ...

Islam dan realitas sosial

di mata intelektual Muslim Indonesia

Thoughts of Indonesian Muslim intellectuals on Islam and social conditions in Indonesia.

Karena itu, konstitusionalisme berarti paham "negara terbatas" di mana
kekuasaan politik resmi dikelilingi oleh hukum yang jelas dan yang
penerimaannya akan mengubah kekuasaan menjadi wewenang yang
ditentukan secara hukum. Dipahami dengan cara ini, maka konstitusionalisme,
lebih merupakan masalah pembagian kekuasaan dan wewenang. Semua
organisasi termasuk negara pada dasarnya bersifat memaksa dalam berbagai
bentuk dari tekanan halus dan ...

Komersialisasi aset intelektual aspek hukum bisnis

Legal aspects of commercialization of intellectual property in Indonesia.

Legal aspects of commercialization of intellectual property in Indonesia.

Penelitian hukum mengenai perlindungan atas kekayaan intelektual di bidang pengindraan jauh di Indonesia

Intellectual property aspect of remote sensing data, Indonesia; preliminary research.

Yang perlu dipikirkan sekarang adalah perlindungan HAKI di bidang
penginderaan jauh di Indonesia perlu diatur secara terpisah dalam arti diadakan
suatu peraturan yang khusus mengatur perlindungan HAKI di bidang
penginderaan jauh, ataukah cukup dengan menambah ketentuan-ketentuan
baru ke dalam peraturan HAKI yang sudah ada saat ini sehingga mencakup
perlindungan HAKI di bidang penginderaan jauh. Apapun keputusan tentang ini,
yang jelas aspek-aspek HAKI ...